Bekerja dengan Kami
Program
KORAL

DEKLARASI DAN KERTAS POSISI
KOALISI NGO UNTUK PERIKANAN DAN KELAUTAN BERKELANJUTAN (KORAL)

Jakarta, 3 Maret 2020

 

Landasan Pemikiran, Deklarasi dan Arah Tujuan Gerakan Koalisi

Pengantar Deklarasi

Arah kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia yang dirumuskan dan ditempuh oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua 2019-2024 berpotensi menimbulkan krisis ekologi, termasuk kerusakan ekosistem laut, dan ketidakadilan sosial. Hal ini tercermin dari hilangnya visi dan misi Indonesia sebagai poros maritim dunia pada periode ini. Arah kebijakan pemerintah saat ini juga berpotensi merampas ruang hidup dan mata pencaharian nelayan tradisional, nelayan kecil dan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

 

Berbagai bentuk over-simplifikasi perizinan yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) dalam pembangunan sektor perikanan tangkap dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) memperlihatkan sikap pemerintah yang sangat mendahulukan kepentingan investasi dan mengabaikan aspek perlindungan daya dukung ekosistem serta kepentingan kelompok masyarakat marjinal, seperti nelayan kecil, nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Demikian juga penghapusan keberadaan komisi penilaian AMDAL, izin lingkungan, pembatasan peran keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan perizinan, serta penggantian beberapa pasal tindak pidana materiil menjadi sanksi administratif yang terdapat dalam UU 32 Nomor 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan Pemerintah Indonesia belum berpihak pada nilai-nilai keberlanjutan dan demokrasi partisipatoris.

 

Pembukaan keran investasi asing di bidang perikanan tangkap dengan membolehkan beroperasinya kembali kapal-kapal ikan asing untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus menjadi kemunduran tata kelola perikanan di Indonesia. Apabila kondisi ini terjadi, nelayan tradisional dan nelayan kecil akan menjadi pihak yang paling terdampak karena tidak tersedianya sumber daya ikan karena terkeruk habis oleh kapal-kapal perikanan asing. Cita-cita membangun kemajuan dan kemandirian dalam pengelolaan perikanan pun semakin jauh dari harapan. Apabila hal ini benar terjadi, arah kebijakan ini menunjukkan pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan dan pemodal asing dibandingkan kepada masyarakat nelayan tradisional dan nelayan kecil di Indonesia.

 

Menyikapi kecenderungan kebijakan kelautan dan perikanan tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil non pemerintah yang memiliki fokus kerja dan kampanye mewujudkan tata kelola perikanan dan kelautan berkelanjutan, terdiri dari: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), EcoNusa, Pandu Laut Nusantara, Greenpeace Indonesia, Destructive Fishing Watch (DFW), Yayasan Terangi dan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengambil inisiatif kolaborasi gerakan #BersamaJagaLaut dengan mendeklarasikan Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL).

 

Konsepsi dan wujud tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan yang dimaksudkan oleh KORAL adalah tata kelola yang lebih mengarusutamakan kedaulatan bangsa (sovereignty) , keadilan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan (justice) , rekomendasi yang berbasis ilmiah (scientific-based recommendation) , keterbukaan informasi dan partisipasi publik (transparency and public participation) , efektifitas kelembagaan (governance) yang mendukung penguatan kemandirian pengelolaan (independence and competence), kesejahteraan rakyat (people and prosperity) dan kelestarian ekosistem pesisir dan laut (planet and biodiversity) .

 

Untuk tujuan tersebut, KORAL akan terus melakukan berbagai kajian kritis, diskusi publik, dan pengembangan rekomendasi solusi pada berbagai jenjang-simpul dan aksi sebagai rangkaian kerja-kerja advokasi kebijakan dan kampanye publik untuk mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia (sustainability and justice).

Program Lainnya
Rumah EcoNusa
Jl. Maluku No.35, RT.6/RW.5, Gondangdia.
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350
©2021. EcoNusa. All rights Reserved